Bandar Lampung (LM) : Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Tahun 2023 pada empat OPD di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tidak Sesuai Kondisi sebenarnya.
Hal itu diungkap BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Lampung Timur Tahun 2023.
“Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban, Pengamatan fisik serta konfirmasi kepada pihak – pihak terkait menunjukkan bahwa, realisasi belanja ATK tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp 181.575.201,19″ Tulis BPK Dalam Laporannya.
Keempat OPD tersebut yaitu BPKAD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR.
BPK menyebutkan, berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran, PPK SKPD, dan PPTK empat OPD, menunjukkan bahwa SPJ ATK tidak sesuai kondisi sebenarnya, PPK SKPD hanya memverifikasi berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian nilai dengan uang tunai yang diberikan ke bendahara pembantu serta tidak pernah dilakukan verifikasi keabsahan SPJ sesuai kondisi sebenarnya.
PPTK menyatakan bahwa SPJ yang dibuat merupakan nota yang telah disesuaikan dengan uang tunai yang diterima dan dilampirkan sebagai pendukung bukan kas pengeluaran, nota yang telah disediakan dengan realisasi keuntungan pada Bidan masing-masing diterima dari penyedia dan penyedia mengetahui nota tersebut untuk pembuatan SPJ.
“PPTK menyebutkan bahwa, tidak semua rincian nota pada saat barang diserahkan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban, terdapat selisih harga antara belanja rill dengan SPJ yang digunakan untuk kebutuhan operasional yang tidak dianggarkan OPD” Tulis BPK.
Permasalahan ini mengakibatkan terjadinya kelebihan bayar belanja ATK sebesar Rp 181.575.201,19 yang kemudian sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten Lampung Timur dengan mengembalikan ke kas Daerah.
Sumber : LHP BPK Nomor 41B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 Tanggal 13 Mei 2024
