11 jam lalu Kerja Keras Berbuah Kehormatan, Dua Siswa Bandar Lampung Masuk Tim Inti Paskibraka 14 jam lalu BPK Temukan Rp2,2 Miliar Kesalahan Anggaran dan Rp140 Juta Kelebihan Bayar Proyek Jalan di Way Kanan 15 jam lalu Rapat Paripurna DPRD, Sampaikan Catatan Strategis pada Raperda Perubahan APBD Lampung 2025 1 hari lalu Dukung Pemberantasan Narkoba, Bela Budaya Audiensi dengan BNN Provinsi Lampung 2 hari lalu Dekranasda Provinsi Lampung Dorong Promosi dan Inovasi Produk Tapis 2 hari lalu Dana Rutin Janggal, IPLI Akan Laporkan OPD di Metro dan Provinsi Lampung ke KPK dan Presiden 2 hari lalu Pemprov Lampung Ajak ASN dan Masyarakat Kibarkan Bendera Hingga Akhir Agustus 3 hari lalu Puluhan Miliar Hutang Belanja dan Proyek Bermasalah Jadi Temuan BPK di Pemkot Bandar Lampung 3 hari lalu Gubernur Cup 2025, Ajang Silaturahmi Pecinta Burung Kicau Gaungkan Pesan Cinta Lingkungan 3 hari lalu BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Miliaran Rupiah di Pemkab Lampung Selatan

BPK Ungkap Rp13,9M Dana Mengendap dan Rp1,3 M Proyek Bermasalah di Pesisir Barat

waktu baca 2 menit Minggu, 10 Agustus 2025 09:35

Lampung Monitor

Pesisir Barat (LM) : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024, meski tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 19A/LHP/XVIII.BLP/05/2025 tertanggal 22 Mei 2025.

BPK mencatat tiga pokok permasalahan utama:

1. Penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak rasional serta pengendalian belanja yang tidak memadai, mengakibatkan sisa dana transfer pemerintah pusat yang sudah ditentukan penggunaannya tidak segera dimanfaatkan sesuai peruntukan sebesar Rp13,99 miliar.

2. Belanja barang dan jasa di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sesuai kondisi sebenarnya, mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,05 miliar, serta pelaksana perjalanan dinas tidak menerima hak penuh atas biaya perjalanan dinas sebesar Rp534,42 juta.

3. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak pada delapan paket pekerjaan belanja modal di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan, senilai Rp202,13 juta dan Rp122,23 juta, yang memicu kelebihan pembayaran sebesar Rp197,79 juta dan potensi kelebihan pembayaran Rp126,57 juta.

BPK merekomendasikan Bupati Pesisir Barat mengambil langkah tegas, antara lain:

Memperbaiki proses penyusunan APBD dengan perhitungan PAD yang rasional, memprioritaskan pembayaran utang belanja sesuai kemampuan keuangan daerah.

Memproses pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa sebesar Rp1,05 miliar dan membayar kekurangan biaya perjalanan dinas tahun 2024 senilai Rp534,42 juta kepada pihak terkait, termasuk pemulihan dana yang telah disetorkan ke kas daerah untuk disalurkan kembali ke penerima yang berhak.

Menindaklanjuti kelebihan pembayaran pada Dinas Perikanan sebesar Rp31,24 juta.

Memproses pengembalian kelebihan pembayaran proyek fisik senilai Rp197,79 juta dari empat rekanan: CV DAG (Rp43,10 juta), CV SP (Rp36,42 juta), CV RF (Rp58,35 juta), dan CV SAH (Rp59,92 juta).

Mengantisipasi potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp126,57 juta pada dua rekanan: CV SB (Rp71,04 juta) dan CV PS (Rp55,53 juta).

Temuan ini menjadi catatan penting bagi Pemkab Pesisir Barat untuk memperkuat sistem pengendalian intern, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mencegah terulangnya penyimpangan serupa di masa depan.