IMG-20230303-WA0099
Home / BPK Lampung / Catatan BPK Lampung Terkait Renovasi Puskeswan Oleh Dinas Perkebunan Peternakan Pesawaran

Catatan BPK Lampung Terkait Renovasi Puskeswan Oleh Dinas Perkebunan Peternakan Pesawaran

IMG_20230622_164842
Banner-Panjang

Bandar Lampung (LM) : Sejumlah catatan bermasalah disebutkan BPK Lampung terkait renovasi dua Puskesmas Hewan di Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran.

 

Dalam LHP BPK Lampung Nomor : 28B/LHP/XVIII.BLP/05/2023, tertanggal 15 Mei 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan :

 

Pemeriksaan uji petik atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dua paket pekerjaan Dinas Perkebunan dan Peternakan kabupaten Pesawaran

 

Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap pekerjaan renovasi atas dua Puskeswan
yang berada di Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng pada Dinas
Perkebunan dan Peternakan menunjukkan terdapat permasalahan antara lain :

ABelanja modal Peralatan dan Mesin yang digabungkan dengan kontrak belanja

modal Gedung dan Bangunan

Nilai masing-masing penyediaan sarana pendukung pada Renovasi Puskeswan
Kecamatan Negeri Katon dan Renovasi Puskeswan Kecamatan Tegineneng adalah
sebesar Rp 188.208.800,00 dan Rpl53.553.300,00.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan berupa Nomor Induk Perusahaan (NIB) diketahui CV KAP sebagai penyedia jasa konstruksi belum terdaftar sebagai pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan peralatan kesehatan hewan ataupun peralatan kesehatan lainnya.Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dilampirkan oleh penyedia juga diketahui perusahaan hanya memiliki izin perdagangan khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko dan perdagangan khusus alat tulis dan hasil
percetakan dan penerbitan di toko.

B. Kesamaan antara HPS dengan harga penawaran penyedia

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pada Pengadaan di LPSE untuk pekerjaan Renovasi Puskeswan di Kecamatan Negeri Katon terdapat 13 peserta namun hanya satu peserta yang memasukkan harga penawaran.
Sedangkan pekerjaan Renovasi Puskeswan di Kecamatan Tegineneng terdapat 11
peserta namun hanya satu peserta yang memasukkan harga penawaran. Penyedia yang
memasukkan harga penawaran tersebut otomatis dinyatakan menjadi pemenang tender
karena tidak mempunyai saingan. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui peserta
lelang dari dua paket pekerjaan Renovasi Puskeswan yang tidak memasukkan harga
penawaran semuanya sama.

C.  Harga pada HPS lebih tinggi dari hasil survey dan barang yang dibeli tidaksesuai

dengan survey

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan diketahui barang yang dibeli oleh penyedia tidak sesuai dengan kriteria/merk barang yang telah disurvey oleh PPK. Berdasarkan hasil
perbandingan harga antar merk barang yang dilakukan melalui market place, terdapat
harga item barang antara lain berupa printer, USG pet, PH meter dan microscope
binocular yang disediakan oleh penyedia lebih tinggi dari merk barang yang sama
dalam marketplace untuk paket pekerjaan Renovasi Puskeswan di Kecamatan Negeri
Katon sebesar Rp22.706.500,00 dan untuk paket pekerjaan Renovasi Puskeswan di
Kecamatan Tegineneng sebesar Rp9.017.000,00.
Seluruh barang yang diatur dalam kontrak merupakan barang yang dijual belikan secara
bebas dan mudah untuk didapatkan langsung dari distributor. Apabila dinas membeli
langsung ke distributor atau toko resmi maka akan diperoleh barang sesuai dengan yang
direncanakan dengan harga yang lebih kompetitif.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Pesawaran agar memerintahkan :

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan  memproses pemberian sanksi sesuai
ketentuan terhadap PPK dan PPTK paket pekerjaan Renovasi Puskeswan atas
kesalahannya dalam merencanakan dan memilih pelaksana pengadaan peralatan
mesin dan memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan
menyetorkan ke kas daerah dengan rincian sebagai berikut :
1) CV KAP sebesar Rp58.696.289,60
2) CV TSM sebesar Rp21.759.874,92

Terkait permasalahan tersebut Kepala Dinas Perkebunan dan peternakan Pesawaran diwakili kabid Sarana dan Prasarana, Nabil mengatakan, seluruh pengerjaan tersebut merupakan tanggungjawab pihak penyedia jasa dan pihaknya telah melakukan perbaikan terkait apa yang disebut oleh BPK Lampung yakni dengan menyampaikan kepada pihak penyedia jasa.

” Batas akhir pengembalian ke kas daerah tanggal 10 Juli dan Dinas hanya menyampaikan saja kepada para penyedia jasa dan terkait lelang juga dilakukan secara online jadi hasilnya terbuka “jelasnya saat diminta tanggapan oleh media Lampung Monitor, Kamis (22/6/2023).

 

TAG :

REKOMENDASI UNTUK ANDA

TERKINI LAINNYA