BPKAD Pringsewu Segera Telusuri Aset Tak Diketahui Yang Jadi Temuan BPK Lampung

IMG-20230815-WA0000
Banner-Panjang

Pringsewu (LM) : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pringsewu, segera melakukan upaya penelusuran terkait Aset yang tidak diketahui keberadaannya.

Kabid Aset BPKAD Pringsewu Arif mengatakan, pihaknya telah membentuk tim khusus yang akan mencari keberadaan aset seperti yang disebutkan BPK Lampung dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

“Sudah kita bentuk tim namun masih menunggu anggaran perubahan, ” Kata Arif, saat ditemui di Kantor BPKAD Pringsewu, Selasa (15/8/2023).

Arif menjelaskan sejumlah aset yang disebutkan BPK Lampung bukan merupakan gedung ataupun aset tanah

“Bukan bangunan atau tanah tapi seperti buku dan peralatan, dan menurut data kami itu paling banyak di dinas pendidikan ” Jelasnya.

Lebih lanjut Arif menuturkan, terkait 1.202 bidang tanah yang belum memiliki dokumen yang sah, saat ini sedang dalam proses pembuatan sertifikat.

“Ini masih proses,”Ujar Arifudin.

Arifudin menjelaskan bahwa total kepemilikan aset tanah Pemda Pringsewu yang tersebar di seluruh kecamatan  dan sebanyak 2015 bidang tanah.
Menurutnya sampai tahun 2023 ini, Pemkab Pringsewu  sudah melakukan sertifikat tanah hak pakai Pemda sebanyak 816 bidang tanah.

Diketahui, terdapat Aset tetap tanah sebanyak 1.202 bidang, milik pemerintah kabupaten pringsewu belum memiliki sertifikat, hal tersebut diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Lampung melalui Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2023.

Menurut BPK, tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

“Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, seperti Sertifikat hak milik (SHM),sertifikat hak guna bangunan (SHGB), dan sertifikat pengelolaan lahan (SHL), selain sertifikat bukti kepemilikan yang sah dapat berupa Akta Jualan Beli (AJB), akta hibah, dan surat keterangan tanah (SKT) atau bukti kepemilikan tanah yang sah lainnya ” Tulis BPK

TAG :

REKOMENDASI UNTUK ANDA

TERKINI LAINNYA