Tanggamus (LM) : Pemerintah Pekon Ketapang ,kecamatan Limau ,kabupaten Tanggamus melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang )
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis
Musrenbang RKPD pekon ketapang tersebut diselenggarakan di balai pekon setempat Kamis (19/01/2024) yang dihadiri Kepala pekon (Kapekon) Ketang Sirli.
Weski Saputra, babinsa Welly A,sekretaris pekon Leski ketua Badan Himpunan Pemekonan (BHP) ,Gunawan ,pihak kecamatan yang diwakili salah satu Kasi kesehatan masyarakat Pirdaus ,Suparman kasi pendapatan,ketua RW dan RT setempat dan semua unsur masyarakat.
Musrenbang RKPD pekon ketapang menurut kapekon Sirli panggilan akrab kapekon tersebut mengatakan bentuk keterbukaan dari pemerintah pekon terhadap masyarakat
“Ini merupakan bentuk keterbukaan kami dengan masyarakat setempat dalam rangka pembangunan yang menggunakan Dana Desa (DD) 2024,jadi kami benar benar tidak ada yang dirahasiakan masyarakat bisa cek dalam realisasinya nanti bahwa apa yang kami realisasikan sesuai dengan hasil Musrenbang ” tegas Sirli yang di kenal lugas dan tegas dalam penyampaian Musrenbang tersebut, Kamis(19/01/2024)
Dikatakan Sirli karena keterbatasan anggaran jadi tidak semua keinginan masyarakat kami bisa memenuhinya jadi yang harus diutamakan kita utamakan
“Jadi hanya yang urjen saja yang kami realisasikan seperti ketahanan pangan dan Jan usaha tani dan pembangunan fisik lainnya ” terangnya.
Sementara sekon Ketapang Leski saat diminta pendapatnya Musrenbang ini ditingkat pekon ketapang juga mengatakan karena keterbatasan anggaran kami kami juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tanggamus terkait ujennya
Pemagaran SMPN satu atap Ketapang, SDN 1 Ketapang .
“Masih banyak yang tidak tercover oleh DD 2024 jadi kami harus mengajukan ke tingkat kabupaten maupun provinsi terkait urjennya masalah pemagaran dan pembuatan ruang kelas baru di SDN 1 Ketapang ” pungkasnya (Aan)
