Lampung Monitor (LM) : Meski berasal dari bangsa yang sama, warga Palestina memiliki pemerintahan yang berbeda-beda tergantung di mana mereka tinggal.
Sejak 2007, dua pemerintahan yang independen dan bersaing secara politik telah hidup berdampingan.
Di Tepi Barat, pemerintahan Otoritas Nasional Palestina (PNA) dipimpin oleh presidennya, Mahmoud Abbas. Sedangkan di Jalur Gaza, pemerintahan dikuasai oleh kelompok militan Hamas yang melancarkan serangan ke Israel pada Sabtu (07/10).
Serangan Hamas melalui darat, laut, dan udara menewaskan 1.300 orang di Israel. Hamas juga menyandera ratusan orang.
Israel kemudian meresponsnya dengan menyatakan perang terhadap Hamas, dan memerintahkan pengeboman besar-besaran di Gaza yang menewaskan lebih dari 1.300 orang.
Pada hari yang sama ketika Hamas memulai operasinya di Israel, Mahmoud Abbas menyoroti hak warga Palestina untuk membela diri dari “teror pemukim Israel dan pasukan pendudukan”, menurut laporan kantor berita WAFA.
Pernyataan itu disampaikan Abbas dalam pertemuan darurat yang digelar di Ramallah bersama pejabat senior pemerintahannya.
Dia juga memerintahkan bawahannya untuk menyediakan segala sesuatu yang diperlukan “untuk memperkuat rakyat Palestina dalam menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh Israel”.
Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina mengunggah pernyataan di media sosial bahwa mereka “berulang kali memperingatkan konsekuensi menghalangi cakrawala politik dan tidak membiarkan rakyat Palestina menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.”
Mereka juga menyalahkan Israel atas “kehancuran proses perdamaian”. Israel membantah ini.
Rakyat Palestina telah lama menghadapi krisis kepemimpinan politik.
Hamas mendapat dukungan dari Gaza, yang menyingkirkan Partai Fatah pimpinan Abbas yang lebih moderat.
Abbas didukung oleh Barat, namun dia tidak populer di kalangan masyarakat Palestina.
Dia telah meminta bantuan PBB untuk menghentikan apa yang dia anggap sebagai “agresi Israel” di Gaza dalam pembalasan atas serangan Hamas.
Bagaimana perpecahan antara Hamas dan Otoritas Palestina bermula?
Abbas, sebagai Presiden Otoritas Nasional Palestina dan politisi Partai Fatah, memerintah di wilayah Tepi Barat. Sedangkan Hamas, menjalankan kekuasaan di Jalur Gaza.
Ketegangan antara Fatah dan Hamas telah mendominasi politik Palestina sejak 2006, ketika Hamas menang dalam pemilihan parlemen Otoritas Palestina untuk Dewan Legislatif Palestina. Kemenangan itu mengakhiri era dominasi Fatah.
Setelah konflik bersenjata antara kedua faksi dan gagalnya upaya membentuk pemerintah yang bersatu, Palestina menjadi terpecah secara politik dan teritorial sejak tahun 2007.
Ketegangan yang mendalam antara Hamas (yang dianggap sebagai faksi radikal) dan Fatah (yang dianggap sebagai faksi moderat) terus berlanjut hingga saat ini.
Meskipun Hamas dan Fatah memiliki tujuan yang sama untuk kebebasan dan hak penuh negara Palestina, metode mereka untuk mencapainya sangat berbeda.
Fatah menganjurkan solusi damai dengan Israel. Para pemimpinnya mendukung solusi dua negara, yang mengacu pada perbatasan tahun 1967, dan proses negosiasi. Mereka tidak mendukung perjuangan bersenjata.
Otoritas Nasional Palestina, yang mewakili Fatah, diakui di luar negeri sebagai pemerintahan sipil di wilayah Palestina.
Di sisi lain, Hamas mengesampingkan jalur negosiasi dengan Israel dan menganjurkan perjuangan bersenjata sebagai metode perlawanan terhadap “pendudukan” Israel di wilayahnya.
Salah satu tujuannya adalah untuk membentuk negara Islam Palestina yang mencakup seluruh wilayah “Palestina bersejarah”, termasuk di mana Israel sekarang berada.
(BBC Indonesia)
