Oleh: Sudibyo
(Warga Lampung yang Hobi Jalan Jalan)
Puluhan tahun rakyat berharap memiliki jalan yang layak. Jalan yang tidak hanya mulus di awal, tetapi juga bertahan lama. Harapan itu akhirnya muncul ketika pemerintah membangun jalan. Namun, kenyataan sering kali pahit. Baru setahun, bahkan ada yang belum genap setahun, jalan itu sudah kembali rusak.
Fenomena ini bukan sekadar soal kualitas aspal atau beton, melainkan tentang tata kelola pembangunan yang rapuh. Pembangunan jalan sering terjebak dalam pola asal jadi, di mana tujuan utama tampaknya hanya untuk menyelesaikan proyek, bukan menciptakan infrastruktur yang berumur panjang. Padahal, dalam pembangunan infrastruktur yang baik, ada banyak faktor yang harus diperhatikan, mulai dari perencanaan matang, pemilihan material berkualitas, hingga pengawasan ketat selama proses pengerjaan. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya proyek jalan sering kali dikerjakan terburu-buru, tanpa kajian mendalam, dan minim transparansi.
Yang lebih menyedihkan, siklus ini terus berulang. Rakyat seperti dipaksa untuk selalu kembali ke titik awal mengeluh, berharap, dan menunggu perbaikan yang entah kapan benar-benar akan tuntas. Dana publik yang seharusnya dikelola untuk pembangunan berkelanjutan justru terkuras untuk tambal sulam yang tak pernah berakhir. Setiap tahun, anggaran besar dialokasikan untuk perbaikan jalan yang sama, seolah-olah tidak ada pembelajaran dari kegagalan sebelumnya. Ini menunjukkan betapa sistem pengawasan dan evaluasi proyek infrastruktur masih sangat lemah, bahkan cenderung diabaikan.
Pemerintah seharusnya menyadari, jalan bukan hanya sekadar fasilitas, tetapi juga urat nadi perekonomian dan kehidupan masyarakat. Jalan yang cepat rusak berarti kerugian berlapis, transportasi terganggu, biaya logistik meningkat, dan rasa percaya warga terhadap negara semakin terkikis. Bayangkan, berapa banyak waktu dan biaya yang terbuang karena jalan berlubang? Pengendara harus memperbaiki kendaraan lebih sering, pengiriman barang menjadi terlambat, dan produktivitas masyarakat pun menurun. Belum lagi risiko kecelakaan yang mengintai di setiap lubang jalan yang tidak segera diperbaiki.
Selama praktik pembangunan yang mengabaikan kualitas ini tidak dibenahi, kita akan terus hidup dalam lingkaran yang sama,jalan dibangun, jalan rusak, lalu dibangun lagi. Sementara itu, rakyat tetap menjadi penonton setia drama infrastruktur yang tak kunjung berubah. Sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, memperketat pengawasan, dan menindak tegas pihak-pihak yang lalai dalam pembangunan jalan. Jika tidak, kita hanya akan terus berputar dalam siklus yang sama mimpi memiliki jalan berkualitas tetap menjadi ilusi, sementara anggaran negara terus menguap tanpa hasil yang berarti.
Masyarakat pun perlu lebih kritis dan vokal menuntut akuntabilitas. Jalan yang baik bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Jika kita diam saja, maka lubang-lubang itu tidak hanya ada di jalan, tetapi juga dalam tata kelola pembangunan kita.
Tabik Pun…
