Oleh : Sudibyo (Warga Sukarame)
Kebijakan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, untuk menghapus pungutan uang komite di seluruh SMA dan SMK Negeri layak mendapat apresiasi tinggi. Di tengah berbagai tekanan ekonomi yang dirasakan banyak keluarga, langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir di sisi rakyat, bukan di atas mereka.
Selama ini, uang komite sering kali menjadi momok tahunan yang menghantui para orang tua. Sekolah memang disebut “gratis”, tapi kenyataannya masih ada iuran komite yang kadang jumlahnya tak sedikit. Kini, dengan kebijakan ini, beban itu resmi diangkat.
Langkah Gubernur Mirza adalah bentuk keberanian politik yang langka berpihak pada masyarakat bawah tanpa basa-basi.
Kebijakan ini bukan hanya soal menghapus biaya, tapi juga tentang mengembalikan makna hak atas pendidikan yang sesungguhnya. Semua anak berhak bersekolah tanpa terhalang urusan dompet. Dan itulah yang kini diperjuangkan oleh Pemprov Lampung.
Yang lebih hebat lagi, keputusan ini dikeluarkan menjelang tahun ajaran baru, saat orang tua biasanya pusing dengan biaya daftar ulang, seragam, dan lainnya. Efek kebijakan ini langsung terasa, dan itu menunjukkan bahwa langkah Gubernur Mirza bukan sekadar simbolis, tapi betul-betul dipikirkan dampaknya.
Tentu, tantangan ke depan tetap ada memastikan operasional sekolah tetap lancar, guru dan fasilitas tetap terjamin. Tapi publik yakin, selama semangat keberpihakan ini dijaga, pendidikan gratis yang bermutu bukan lagi mimpi.
Salut untuk Gubernur Mirza. Di saat banyak pejabat sibuk membangun citra, beliau justru menanamkan keadilan. Pendidikan bukan beban ia adalah harapan. Dan Gubernur Lampung baru saja membukakan pintunya untuk semua.
Tabik Pun 🙏
