Oleh : Sudibyo
Program kontroversial di Jawa Barat yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai sorotan publik. Namun Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan, para siswa tidak akan dilatih militer. Mereka hanya akan dibina dalam suasana yang lebih terstruktur dengan pendampingan TNI dan Polri untuk membentuk kedisiplinan dan karakter.
Kita perlu menghargai niat baik di balik kebijakan ini. Remaja yang terlibat tawuran, geng motor, atau tindakan kekerasan memang memerlukan perhatian khusus. Tapi pendekatannya tetap harus menyentuh akar masalah, bukan sekadar “mengisolasi” mereka dari lingkungan sekolah.
Jika tujuannya adalah pembinaan karakter, maka pendekatan yang digunakan harus edukatif dan empatik. Suasana barak yang penuh disiplin mungkin bisa meredam perilaku kasar sementara, tetapi perubahan jangka panjang butuh pendekatan psikososial yang lebih mendalam—melibatkan guru, psikolog, keluarga, dan komunitas.
Orang tua mungkin mendukung karena merasa kewalahan. Tapi itu justru tanda bahwa sistem pendampingan kita lemah. Seharusnya pemerintah hadir memperkuat pendidikan karakter di sekolah, bukan mengalihkannya ke lembaga lain yang sifatnya semimiliter meskipun tanpa pelatihan fisik.
Anak-anak yang dianggap “nakal” seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, tapi sebagai tanggung jawab bersama. Mereka butuh dibimbing, bukan dikirim jauh dari dunia pendidikan yang sesungguhnya.
Lalu, apakah program ini bisa ditiru oleh daerah lain? Jika memang terbukti berhasil, tentu akan muncul dorongan untuk mengadopsinya. Tapi keberhasilan itu harus dilihat secara utuh: apakah siswa menjadi lebih baik secara perilaku dan emosi? Apakah ada pelanggaran hak anak? Apakah pendidikan mereka tetap berjalan?
Sebelum meniru, daerah lain harus memastikan ada pendampingan profesional, sistem evaluasi, dan pendekatan yang manusiawi. Tidak boleh ada niat untuk menghukum anak-anak lewat cara yang terselubung. Karena pada akhirnya, tujuan pendidikan adalah membangun manusia, bukan sekadar menertibkan mereka.
Tabik Pun 🙏
