Oleh : Sudibyo
Korupsi masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan data yang dipaparkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sepanjang tahun 2024, Polri telah mengungkap 1.280 kasus korupsi. Jumlah ini menunjukkan bahwa praktik penyelewengan keuangan negara masih marak terjadi, meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan.
Salah satu langkah strategis yang terbukti efektif dalam menekan angka korupsi adalah transparansi anggaran. Ketika pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, peluang terjadinya praktik korupsi dapat diminimalisir. Transparansi menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, baik dari lembaga audit maupun publik, sehingga penyalahgunaan anggaran lebih sulit dilakukan.
Sebagai contoh, beberapa negara maju telah menerapkan sistem anggaran berbasis digital yang memungkinkan masyarakat untuk memantau pengeluaran pemerintah secara real-time. Di Indonesia, platform seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara (SIPKN) sudah mulai diterapkan, namun masih perlu penguatan agar lebih efektif.
Selain itu, transparansi juga mendorong akuntabilitas pejabat publik dalam pengelolaan anggaran. Dengan adanya laporan keuangan yang dapat diakses secara terbuka, pejabat yang bertanggung jawab atas suatu program atau proyek dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Risiko korupsi yang tinggi sering kali terjadi akibat kurangnya pengawasan dan celah dalam birokrasi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Namun, transparansi saja tidak cukup tanpa diiringi dengan penegakan hukum yang tegas. Jika ada temuan penyimpangan anggaran, aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan tanpa pandang bulu. Hukuman yang tegas terhadap pelaku korupsi akan memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dengan data yang menunjukkan masih tingginya kasus korupsi di Indonesia, sudah saatnya transparansi anggaran dijadikan prioritas utama dalam reformasi birokrasi. Dengan pengelolaan keuangan yang terbuka dan akuntabel, diharapkan angka korupsi bisa terus ditekan, sehingga pembangunan negara dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
