Usulan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2023 kepada BUMN sudah disetujui Komisi VI DPR. Jumlah PMN yang diajukan Menteri BUMN Erick Thohir sebesar Rp 73,26 triliun.
Meski sudah disetujui, nyatanya masih ada ‘catatan merah’ dari fraksi-fraksi yang ada di dalam Komisi VI soal PMN yang dijadwalkan cair tahun depan. Catatan tersebut adalah soal PMN sebesar Rp 4,1 triliun untuk KAI.
Yang jadi masalah, PMN sebesar itu akan digunakan untuk memenuhi setoran modal porsi Indonesia dalam pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Fraksi-fraksi di DPR menyoroti masalah modal yang membengkak pada proyek ini.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi yang paling vokal memberikan catatan soal PMN KAI yang akan digunakan untuk pembiayaan kereta cepat. Juru Bicara Fraksi PKS Amin AK menyebutkan pihaknya meminta penundaan untuk pemberian modal negara kepada KAI.
Dia mengatakan sejak awal sebetulnya proyek kereta cepat harusnya tidak dibiayai APBN karena bukan merupakan infrastruktur dasar. Belum lagi membengkaknya modal kereta cepat di tengah jalan jadi masalah baru proyek ini.
“Kami meminta untuk menunda PMN untuk PT KAI yang ditujukan pada penugasan setoran modal porsi Indonesia untuk KCJB. Kami dari awal menolak proyek ini dibiayai APBN karena bukan infrastruktur dasar. Tambah lagi saat ini sudah ada cost overrun,” kata Amin dalam rapat persetujuan PMN dengan Menteri BUMN, Senin (4/7/2022).
“Kami minta ini ditunda. Sampai ada kejelasan dari berbagai kajian secara komprehensif tentang kereta cepat yg hasilnya bisa dipublikasikan ke masyarakat,” ungkapnya.
Baca artikel detikfinance, “KAI Disuntik Rp 4,1 T buat Kereta Cepat, PKS: Kami Tolak Dibiayai APBN” selengkapnya “https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6162127/kai-disuntik-rp-41-t-buat-kereta-cepat-pks-kami-tolak-dibiayai-apbn.”
