Bandar Lampung (LM) : Pimpinan Umum Lampungone Munzir,SE mendesak Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengevaluasi bahkan menonaktifkan oknum tim media gubernur yang diduga bersikap arogan terhadap wartawan saat menjalankan tugas peliputan. Senin (9/11)
Desakan tersebut muncul lantaran hasil pertemuan petisi antara sejumlah organisasi wartawan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dinilai belum menghasilkan tindak lanjut konkret. Pada Jumat (2/10/2026).
Padahal, pertemuan yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta puluhan perwakilan organisasi pers itu diharapkan menjadi momentum penyelesaian persoalan dugaan penghalangan kerja jurnalistik.
Pimpinan Umum Lampungone, Munzir, SE menyayangkan belum adanya langkah tegas terhadap oknum yang dipersoalkan. Terlebih, hingga kini belum ada permintaan maaf secara langsung kepada karyawan Lampungone yang menjadi pihak terdampak.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebatas dialog maupun permintaan maaf yang disampaikan pemerintah. Harus ada tanggung jawab langsung dari pihak yang diduga melakukan tindakan arogan terhadap wartawan.
“Saya sebagai pimpinan Umum sangat kecewa. Pertemuan petisi kemarin sudah dihadiri ketua lembaga dan puluhan wartawan untuk mengevaluasi persoalan ini. Namun, kenapa sampai sekarang belum ada pergerakan atau tindak lanjut yang jelas?” tegasnya.
Ia menilai sikap arogan oknum tim media gubernur telah menimbulkan konflik antarsesama insan pers dan menciptakan ketidaknyamanan bagi wartawan yang menjalankan tugas peliputan di lingkungan Pemprov Lampung.
Apalagi, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut satu orang jurnalis, melainkan berkaitan dengan kenyamanan dan kebebasan seluruh wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Karena itu, ia meminta Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turun tangan secara langsung untuk mengevaluasi oknum yang bersangkutan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Ini sangat meresahkan. Saya meminta Gubernur Lampung mengevaluasi oknum tersebut. Jangan sampai perilaku seperti ini dibiarkan dan justru menimbulkan konflik berkepanjangan di antara sesama media,” ujarnya.
Menurutnya, jika oknum tersebut tidak memiliki itikad baik untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, langkah penonaktifan dari tim media gubernur patut dipertimbangkan.
“Kalau tidak ingin meminta maaf secara terbuka kepada karyawan saya, sebaiknya oknum tersebut dikeluarkan dari tim media gubernur. Ini untuk menghindari konflik selanjutnya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, persoalan yang menjadi keberatan Lampungone berkaitan dengan perlakuan terhadap wartawannya saat meliput kegiatan apel pembukaan Kemah Bakti Satya Linmas di Bumi Perkemahan Karya Bakti Herman H.N., Kemiling, Bandar Lampung, Kamis (24/9/2026).
Dalam persoalan tersebut, jurnalis perempuan berinisial L dilaporkan mengalami dugaan tindakan fisik berupa dorongan oleh salah satu anggota tim media gubernur hingga mengenai area dada.
Pimpinan Umum Lampungone Munzir. SE, menegaskan bahwa wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan harus mendapatkan perlindungan dan dihormati, bukan justru mendapatkan perlakuan yang menghambat pekerjaan jurnalistik.
Ia berharap Gubernur Lampung tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah evaluasi agar tata kelola tim media di lingkungan pemerintah provinsi berjalan lebih profesional.
“Jangan diam saja atau membiarkan perangai oknum ini berkepanjangan. Kami ingin ada penyelesaian yang jelas. Jika memang tidak ada keinginan meminta maaf kepada karyawan saya, lebih baik dinonaktifkan saja,” tandasnya.
