Oleh: Suherman
Ketua Bela Budaya Nusantara Tanggamus
Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memicu ancaman kabut asap, antrean BBM mengular di sejumlah daerah, sementara tekanan harga kebutuhan pokok membuat masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Di tengah kondisi ini, muncul pertanyaan mendasar: ketika rakyat menghadapi berbagai kesulitan secara bersamaan, kepada siapa mereka harus berharap jika pemerintah tidak mampu memberikan solusi nyata?
Karhutla Bukan Sekadar Kebakaran
Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
Kementerian Kehutanan mencatat 1.359 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi pada 5 Oktober 2026. Pada 14 Oktober 2026, jumlah yang terpantau tercatat 372 titik. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas titik panas masih menjadi perhatian, meskipun jumlahnya berubah dari hari ke hari.
Di balik angka itu, ada masyarakat yang harus menghirup udara tercemar, anak-anak yang membutuhkan lingkungan sehat, serta pekerja yang tetap harus mencari nafkah di tengah ancaman asap.
Jika kondisi semakin memburuk, bagaimana dengan masyarakat yang harus mengungsi? Ke mana mereka akan dibawa? Apakah tempat penampungan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar mereka sudah dipersiapkan?
Negara tidak boleh menunggu sampai masyarakat menjadi korban untuk kemudian bertindak. Pencegahan, penanganan, dan perlindungan harus berjalan bersamaan.
Antrean BBM, Rakyat Kehilangan Waktu dan Penghasilan
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah antrean BBM di sejumlah daerah.
Ombudsman RI pada Oktober 2026 menyoroti gangguan ketersediaan BBM di berbagai wilayah. Di sejumlah lokasi, antrean dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer, bahkan di beberapa tempat di Sumatera Barat waktu tunggunya mencapai dua hingga tiga jam.
Bagi pengemudi ojek, sopir angkutan, pedagang, dan pekerja harian, antrean panjang bukan sekadar persoalan waktu. Ada penghasilan yang hilang dan pekerjaan yang terbengkalai.
Ketika BBM sulit diperoleh, dampaknya juga dapat menjalar pada biaya transportasi, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, pemerintah bersama pihak terkait perlu memastikan distribusi berjalan lancar, menjelaskan penyebab gangguan secara terbuka, dan memberikan kepastian kapan pelayanan kembali normal.
Masyarakat tidak cukup hanya diminta bersabar. Mereka membutuhkan kepastian dan tindakan nyata.
Ekonomi Bertumbuh, tetapi Rakyat Masih Tertekan
Pemerintah melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada semester I 2026. Namun, capaian ekonomi makro tidak otomatis berarti seluruh masyarakat merasakan kehidupan yang lebih mudah.
Bagi keluarga berpenghasilan terbatas, kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan pengeluaran rumah tangga tetap menjadi persoalan serius.
Masyarakat kecil tidak hidup dari angka pertumbuhan ekonomi. Mereka hidup dari penghasilan yang digunakan untuk membeli beras, membayar listrik, membeli BBM, menyekolahkan anak, dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Karena itu, keberhasilan pembangunan seharusnya juga diukur dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalani kehidupan dengan layak.
Ketika karhutla mengancam kesehatan, BBM sulit diperoleh, dan kebutuhan sehari-hari semakin membebani pengeluaran, rakyat membutuhkan kehadiran negara yang benar-benar terasa.
Jika Pemerintah Tidak Mampu, Rakyat Harus Meminta Tolong kepada Siapa?
Saya memahami bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Bencana, gangguan distribusi, dan tekanan ekonomi memiliki penyebab yang berbeda.
Namun, masyarakat berhak mendapatkan penanganan yang serius, informasi yang terbuka, serta kebijakan yang memberikan perlindungan nyata.
Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat koordinasi dalam menangani karhutla, memastikan ketersediaan BBM, serta menjaga daya beli masyarakat.
Jangan sampai masyarakat harus menghadapi semuanya sendiri, tanpa kepastian kapan keadaan akan membaik.
saya memandang bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya program yang terlaksana atau angka pembangunan yang diumumkan, melainkan juga sejauh mana rakyat merasa aman dan terlindungi.
Rakyat tidak menuntut pemerintah menjadi sempurna. Rakyat hanya membutuhkan negara yang hadir ketika mereka berada dalam kesulitan.
Ketika udara bersih semakin sulit didapat, BBM sulit diperoleh, dan penghasilan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup, kegelisahan masyarakat bukanlah sesuatu yang boleh dianggap sepele.
Negara harus menjadi tempat rakyat mengadu, memperoleh perlindungan, dan mencari kepastian.
Sebab, jika dalam keadaan sulit rakyat justru kebingungan mencari pertolongan, kita patut bertanya: apakah kehadiran negara sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat?
Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan bersama. Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan sekadar janji.
