6 jam lalu Belanja Bantuan Pemerintah Pusat Rp4,78 Triliun Tak Tepat Sasaran 1 hari lalu Polri Resmikan Logo dan Posko Polisi Bersama Masyarakat 1 hari lalu Saat Mencari Rezeki Terasa Semakin Berat, Jamal: Harapan Harus Diwujudkan dengan Solusi 1 hari lalu Bupati Tanggamus Lantik 47 Kepala Sekolah, Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Jabatan 1 hari lalu Kabut Asap Mengancam, BBM Langka, Ekonomi Sulit: Jika Bukan kepada Negara, Rakyat Harus Mengadu ke Mana? 2 hari lalu Dana Nasabah Briguna BRI Lampung Terus Terpotong, OJK Didesak Turun Tangan 2 hari lalu Tinjau KDKMP Bumi Sari, Zulhas Dorong Koperasi Bantu Petani dan UMKM 2 hari lalu Lima Aset KPU Pesawaran Senilai Rp50,43 Juta Tak Diketahui Keberadaannya 2 hari lalu Pemprov Lampung Jajaki Kerja Sama Perdagangan dengan Tiongkok, Bidik Pasar Global untuk Komoditas Desa 2 hari lalu Ikatan Alumni UNAI Jemaat BKP Gelar KKR, Usung Tema “Sumber Pengharapan Hidup Kekal untuk Lampung”

Belanja Bantuan Pemerintah Pusat Rp4,78 Triliun Tak Tepat Sasaran

waktu baca 3 menit Sabtu, 17 Oktober 2026 13:25

Lampung Monitor

Jakarta (LM) : Ketidaktepatan sasaran belanja pemerintah atas program bantuan sosial dan program terkait kesejahteraan masyarakat mencapai Rp4.783.265.568.221 atau sekitar Rp4,78 triliun. Permasalahan tersebut berkaitan dengan belum selarasnya ketentuan teknis sejumlah program pemerintah dengan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam dokumen pemeriksaan, penggunaan DTSEN pada sejumlah program tahun anggaran 2025 belum sepenuhnya diterapkan karena aturan teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan program belum disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

Padahal, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 13 menyebutkan bahwa DTSEN menjadi acuan untuk pelaksanaan bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 Pasal 14 yang mengatur penggunaan DTSEN oleh unit kerja terkait, termasuk di lingkungan BUMN yang mendapat tugas pemerintah dalam program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi.

Lima Program yang Belum Sepenuhnya Menyesuaikan DTSEN

Hasil analisis terhadap pengaturan teknis menemukan sejumlah program yang masih menggunakan ketentuan atau basis data sebelumnya.

Pertama, Program Indonesia Pintar (PIP) Kementerian Agama. Petunjuk teknis pelaksanaan PIP untuk siswa madrasah tahun anggaran 2025 belum direvisi untuk menyesuaikan penggunaan DTSEN. Penentuan penerima bantuan masih mengacu pada data Education Management Information System (EMIS) yang terhubung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kedua, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Kementerian Kesehatan. Pengaturan penerima bantuan pada 2025 masih menggunakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 yang mengacu pada DTKS.

Namun, aturan tersebut kemudian dicabut melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, yang berlaku sejak 19 Januari 2026 dan mengatur bahwa sumber data PBI Jaminan Kesehatan berasal dari DTSEN.

Ketiga, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Pada 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) masih menggunakan DTKS sebagai indikator penetapan penerima bantuan dan belum menyesuaikan pengaturannya dengan penggunaan DTSEN.

Keempat, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Kementerian ESDM. Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 masih mengatur bahwa calon penerima bantuan harus terdaftar dalam DTKS yang ditetapkan kementerian yang menangani urusan sosial.

Kelima, subsidi dan kompensasi yang dikelola Bendahara Umum Negara (BUN), khususnya subsidi LPG tabung 3 kilogram serta subsidi dan kompensasi listrik.

Untuk LPG 3 kilogram, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 belum mengatur secara terperinci kriteria rumah tangga yang berhak menerima subsidi dan belum mengatur penggunaan DTSEN.

Sementara itu, ketentuan penggunaan DTSEN untuk subsidi dan kompensasi listrik juga belum tersedia.

Ketidaktepatan Sasaran Minimal Rp4,78 Triliun

Hasil pengujian pada tiga kementerian/lembaga menunjukkan belum adanya keselarasan ketentuan penggunaan DTSEN yang berkontribusi terhadap ketidaktepatan sasaran belanja pemerintah dengan nilai minimal Rp4.783.265.568.221.

Nilai tersebut berasal dari empat komponen, yakni:

Rp437.081.325.000

Rp3.564.892.621.000

Rp504.322.188.059

Rp276.969.434.162

Jika dijumlahkan, keempat komponen tersebut mencapai Rp4.783.265.568.221.

Temuan ini menunjukkan adanya persoalan dalam penyelarasan regulasi dan penggunaan basis data untuk menentukan penerima program pemerintah. Ketika ketentuan teknis belum disesuaikan, penerapan DTSEN sebagai acuan penentuan sasaran bantuan belum dapat berjalan secara menyeluruh.

Meski demikian, dokumen tersebut menyebutkan bahwa pengaturan sumber data penerima PBI JK telah diperbarui pada 2026 melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026.

Perbaikan Regulasi Menjadi Sorotan

Persoalan penggunaan DTSEN menjadi perhatian karena data penerima merupakan salah satu unsur penting dalam penentuan sasaran bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan pemasangan listrik, serta subsidi pemerintah.

Penyelarasan aturan teknis dengan ketentuan penggunaan DTSEN diperlukan agar penetapan penerima program memiliki acuan data yang sesuai.

Besarnya nilai ketidaktepatan sasaran yang diungkap dalam dokumen tersebut juga menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pembaruan regulasi, sehingga anggaran pemerintah dapat disalurkan sesuai kriteria penerima yang ditetapkan.